IHK Dua Kota di Lampung Alami Penurunan Inflasi Dibanding Bulan Sebelumnya

Kantor Bank Indonesia KPw Lampung

Lampung Education , Bandar Lampung - Bank Indonesia KPw Provinsi Lampung mencatat Indeks Harga Konsumen (IHK) gabungan dua kota di Provinsi Lampung pada bulan Maret 2023 mengalami inflasi sebesar 0,04% (mtm). Selasa, (04/04/2023).

Hal ini terbilang lebih rendah jika dibandingkan dengan periode Februari 2023 yang mengalami inflasi sebesar 0,16% (mtm), dan lebih rendah dari rata-rata inflasi bulan Maret pada 3 (tiga) tahun terakhir yang tercatat inflasi 0,25% (mtm).

Tingkat inflasi IHK tersebut lebih rendah dari inflasi nasional sebesar 0,18% (mtm) dan inflasi gabungan 24 kota di wilayah Sumatera sebesar -0,12%.(mtm). Secara tahunan, inflasi gabungan kota di Provinsi Lampung Maret 2023 tercatat sebesar 5,59% (yoy), lebih tinggi jika dibandingkan dengan inflasi Nasional dan gabungan 24 kota di wilayah Sumatera yang masing-masing tercatat mengalami inflasi sebesar 4,97% (yoy) dan 5,16% (yoy).

Dilihat dari sumbernya, inflasi pada bulan Maret 2023 didorong oleh kenaikan harga pada beberapa komoditas seperti: bensin, bawang putih, daging ayam ras, air kemasan, dan telur ayam ras dengan andil masing-masing sebesar 0,038%; 0,029%; 0,029%; 0,029%; dan 0,026%.

Kenaikan harga bensin pada bulan laporan didorong oleh adanya kenaikan harga BBM Pertamax per 1 Maret 2023. Kenaikan harga bawang putih didorong oleh meningkatnya permintaan di tengah volume impor pada Februari 2023 yang terkontraksi 8,31% (mtm).

Kenaikan harga daging ayam ras dan telur ayam ras seiring dengan kenaikan permintaan pada momen HBKN.

Kenaikan harga air kemasan disebabkan adanya kenaikan permintaan seiring dengan meningkatnya kegiatan kebersamaan di tengah penurunan stok buffer akibat adanya cuti bersama pada perayaan Hari Raya Nyepi dan persiapan bulan puasa.

Inflasi yang lebih tinggi pada bulan Maret 2023 tertahan oleh deflasi pada sebagian komoditas, di antaranya cabai merah, bawang merah, angkutan udara, baju kaos berkerah anak, dan udang basah dengan andil masing-masing sebesar -0,105%; -0,059%; -0,018%; – 0,012%; dan -0,010%. Penurunan harga cabai merah disebabkan oleh mulai masuknya periode panen di sejumlah sentra di Lampung, Jawa Barat, dan Jawa Timur.

Penurunan harga bawang merah disebabkan oleh terjaganya pasokan seiring dengan mulai masuknya musim panen di daerah sentra di Brebes dan di Lampung (antara lain di Kota Metro). Penurunan tarif angkutan udara disebabkan menurunnya harga avtur seiring dengan menurunnya harga minyak dunia pada Maret 2023.

Penurunan harga baju kaos berkerah anak disebabkan adanya diskon yang diberikan oleh pelaku usaha. Sementara itu, penurunan harga udang basah terutama didorong oleh meningkatnya pasokan karena pengaruh cuaca. Sementara itu, NTP Provinsi Lampung pada Maret 2023 tercatat sebesar 104,29, tumbuh 0,64% (mtm) jika dibandingkan dengan 103,63 pada bulan sebelumnya.

Kenaikan NTP ini didorong oleh subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat dan Peternakan yang masing-masing meningkat sebesar 1,67% (mtm) dan 0,58% (mtm) sejalan dengan kenaikan harga acuan CPO dunia akibat sentimen dunia terhadap implementasi B35 di Indonesia, serta kenaikan NTP Peternakan seiring dengan kenaikan permintaan pada momen HBKN.

Meski NTP Provinsi Lampung secara umum tercatat di atas 100, NTP subsektor Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan Budidaya masih berada di bawah 100 yang tercatat masing-masing sebesar 97,98, 98,54 dan 98,02. Ke depan, KPw BI Provinsi Lampung memprakirakan bahwa inflasi IHK gabungan dua kota di Provinsi Lampung akan mulai memasuki rentang sasaran inflasi 3±1% (yoy) pada Semester II tahun 2023. Oleh karena itu, terdapat beberapa risiko yang perlu dimitigasi, antara lain: dari (i) ekspektasi inflasi yang overshoot; (ii) risiko tingginya ketidakpastian supply energi Rusia dan perkembangan diversifikasi energi UE; (iii) risiko permintaan yang terakselerasi seiring dengan peningkatan UMP tahun 2023; (iv) kembali meningkatnya harga energi menjelang musim dingin akibat peningkatan permintaan global; (v) risiko meningkatnya harga komoditas hortikultura pada periode tanam, a.l. Juni Juli 2023; dan November Desember 2023; (vi) Risiko kenaikan harga minyak yang didorong oleh kecenderungan meningkatnya harga crude palm oil (CPO) dunia seiring dengan implementasi B35 di Indonesia dan pengetatan impor EU yang berkaitan dengan isu lingkungan; (vii) Dampak tunda 2nd round impact kenaikan harga BBM bersubsidi terhadap inflasi inti; (viii) Kembali meningkatnya harga komoditas VF-9 pada periode HBKN Idul Fitri 1444H; dan (ix)

Diseminasi kebijakan kenaikan tarif cukai rokok 2023 yang berpotensi mendorong percepatan kenaikan harga rokok.

Dalam rangka mengantisipasi peningkatan tekanan risiko tersebut, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama Satgas Pangan perlu melakukan penguatan dan peningkatan sinergi serta komitmen bersama untuk memastikan keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif seiring dengan pelaksanaan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) sebagai berikut: Pertama, memastikan keterjangkauan harga dari komoditas strategis. Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Satgas Pangan bekerja sama dan berkomitmen untuk terus memastikan keterjangkauan harga, melalui pengadaan bantuan sosial dan subsidi, kerja sama dengan produsen untuk pelaksanaan pasar murah, dan penguatan penyaluran Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) Beras Medium.

Kedua, memastikan ketersediaan pasokan kepada produsen, pedagang besar/utama, dan pedagang tradisional agar tidak terdapat kendala dalam distribusi pasokan, khususnya untuk komoditas beras. Di sisi lain, TPID Provinsi/Kabupaten/Kota perlu untuk terus mengoptimalkan dan meningkatkan koordinasi, salah satunya melalui penguatan dan implementasi Kerjasama Antar Daerah (KAD) terutama untuk memenuhi pasokan dan menghadapi adanya risiko kenaikan harga

komoditas pangan strategis.

Selain itu, implementasi Program Kartu Petani Berjaya (KPB) yang merupakan terobosan untuk mendukung upaya korporatisasi dan peningkatan produktivitas pertanian dan ketersediaan pasokan dapat terus ditingkatkan. Kemudian, diperlukan peningkatan produktivitas via pembangunan lumbung pangan Food Estate melalui peningkatan produksi pangan hortikultura dan perluasan adopsi tekonologi (IoT) dalam budidaya pertanian.

Ketiga, memastikan kelancaran distribusi melalui TPID dan Satgas Pangan dengan mendorong kemitraan industri dengan petani serta inovasi sistem logistik daerah sesuai amanat dari Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendali Inflasi Nasional. Selain stabilitas harga tetap terjaga, kelancaran distribusi juga dapat memudahkan distributor, produsen, dan petani dalam memasarkan produknya serta mendapatkan harga yang wajar.

Digitalisasi perlu dioptimalkan seperti pemanfaatan platform e-commerce atau marketplace lokal untuk mendorong pemasaran serta meningkatkan penggunaan transaksi nontunai dan gelar pangan murah.

Keempat, meningkatkan komunikasi efektif melalui penguatan koordinasi antara TPID dengan TPIP dan memperluas pemanfaatan PIHPS dan sistem harga lainnya sebagai landasan kebijakan TPID. Selain itu, TPID juga dapat melakukan peningkatan validitas dan kesinambungan data pangan serta melakukan pemantauan indikator terkini ekonomi daerah (Early Warning System) yang akurat dan terkini untuk memantau perkembangan perekonomian daerah1.

Menyikapi perkembangan dan risiko inflasi ke depan menjelang perayaan HBKN, TPID Provinsi Lampung telah melakukan koordinasi melalui High Level Meeting (HLM) sebanyak 2 kali dan menyimpulkan stok pangan serta bahan bakar dan energi terpantau aman. Berikut beberapa upaya TPID Provinsi Lampung untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan dalam rangka menjelang momen HBKN:

1.Pelaksanaan operasi pasar/pasar murah di 60 titik sampai dengan 19 April 2023, khususnya

terhadap komoditas yang membutuhkan penanganan segera, dengan target 750.000 kg

beras, 16.618 kg gula pasir, dan 16.625 liter minyak goreng.

2.Pelaksanaan Kerjasama Antar Dearah (KAD) Intra Provinsi, dengan fokus komoditas anekacabai, dan KAD Antar Provinsi, dengan fokus komoditas beras, telur, daging sapi, dan aneka produk UMKM.

3.Pelaksanaan pemeriksaan kesiapan angkutan, pelabuhan, bandara, jalan tol, sarana prasarana pendukung, dan personil, penambahan extra flight dan Angkutan Hari Raya Idul Fitri (AHRI), persiapan layanan e-ticketing serta pos pengamanan dan pelayanan, perencanaan rekayasa lalu lintas dan persiapan lainnya untuk memastikan kelancaran distribusi.

4.Pemberian layanan tambahan BBM selama Ramadhan dan Idul Fitri oleh Pertamina, diantaranya SPBU siaga 24 jam di wilayah jalur potensial (tol, jalur wisata, dan logistik) dan agen LPG yang disiagakan 24 jam

5. Pelaksanaan komunikasi bijak belanja, berkolaborasi dengan tokoh masyarakat di Provinsi Lampung.

(LE 1)

Subscribe to receive free email updates: